SAMBAS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat sukses menggelar Rapat Fasilitasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Tahun 2026. Kegiatan yang difasilitasi oleh Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Dinas PMD Kabupaten Sambas ini berlangsung selama dua hari, yakni Selasa sampai dengan Rabu, 29 hingga 30 September 2026, bertempat di Hotel Pantura Jaya Sambas.
Kegiatan ini dibuka acara secara resmi oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat, Hendra Bachtiar, ST, MT, menegaskan bahwa LKD tidak boleh sekadar menjadi pelengkap struktur administrasi di pemerintahan desa semata. Beliau mendorong agar seluruh elemen LKD benar-benar berfungsi sebagai mesin sosial pembangunan desa yang bergerak nyata dalam membantu menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Hendra juga mengingatkan agar aparatur tidak sekadar menghitung jumlah kegiatan, melainkan harus mulai fokus mengevaluasi masalah apa saja yang berhasil diselesaikan oleh lembaga tersebut dalam setiap tahunnya.
Tantangan baru kini dihadapi oleh Kabupaten Sambas yang memiliki 195 desa. Berdasarkan data Indeks Desa tahun 2025, capaian wilayah ini sangat luar biasa dengan mencatatkan 190 desa berada pada kategori Mandiri dan 5 desa pada kategori Maju. Meski mengapresiasi status tersebut, Hendra mengingatkan bahwa status Desa Mandiri tidak otomatis berarti seluruh warga di dalamnya sudah sejahtera. Ketika status sebuah desa sudah tinggi, maka standar pelayanan kepada masyarakat juga dituntut untuk semakin meningkat. Di sinilah peran strategis RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan LPM yang posisinya paling dekat dengan kehidupan warga untuk mendeteksi masalah riil seperti anak putus sekolah, pemenuhan gizi balita, hingga perlindungan bagi keluarga miskin rentan.
Sejalan dengan arahan tersebut, perwakilan Dinas PMD Kabupaten Sambas memaparkan materi krusial mengenai strategi tata kelola data LKD demi mewujudkan satu sumber data yang valid atau single source of truth. Upaya ini dinilai mendesak karena kondisi eksisting menunjukkan data kelembagaan desa di lapangan sering kali tidak diperbarui, mengalami duplikasi, dan instrumen pendataannya tidak konsisten. Melalui standarisasi instrumen, penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kecamatan hingga desa, serta digitalisasi sistem menggunakan aplikasi yang terintegrasi, diharapkan validitas data LKD dapat terjaga. Basis data yang akurat ini nantinya akan digunakan secara berkelanjutan sebagai dasar penentuan anggaran insentif, pemetaan potensi organisasi, hingga evaluasi kinerja berkala.
Kreativitas di tingkat tapak juga ditekankan oleh Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nitta Rosalin, SE, MA, yang hadir memberikan arahan secara daring melalui Zoom Meeting. Nitta memaparkan bahwa ruang fiskal desa saat ini lebih terbatas karena alokasi Dana Desa dari APBN mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah desa dituntut untuk tidak hanya bergantung pada anggaran, melainkan harus lebih kreatif dalam memperkuat semangat gotong royong, menggerakkan partisipasi aktif warga, serta membangun kolaborasi yang luas dengan berbagai pihak eksternal demi keberlanjutan pembangunan.
Rapat fasilitasi ini secara keseluruhan diikuti oleh 105 peserta yang didominasi oleh para kepala desa se-Kabupaten Sambas, serta melibatkan jajaran Dinas PMD Kabupaten Sambas beserta para tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Melalui penguatan ini, seluruh LKD di Kabupaten Sambas diharapkan tidak lagi sekadar hidup di atas kertas atau surat keputusan semata. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menghidupkan kepedulian sosial, mengaktifkan para pengurus, dan menggulirkan program kerja nyata agar lembaga kemasyarakatan desa benar-benar menjelma menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat desa. (pkd)