SAMBAS – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sambas menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (17/12/2025) bertempat di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas.

Acara yang mengusung agenda Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Sambas, Drs. Alkap, M.Si. Dalam arahannya, Drs. Alkap, M.Si. menekankan pentingnya evaluasi sebagai langkah mitigasi hambatan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan. Beliau menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan adalah kunci keberhasilan penyerapan anggaran yang tepat sasaran. "Evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah dana desa memberikan dampak nyata bagi pembangunan masyarakat Sambas," ujar beliau.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai elemen penting dalam pengawasan dan pendampingan desa, di antaranya Camat se-Kabupaten Sambas (atau yang mewakili) dengan mengikutsertakan Pejabat/Staf Kecamatan yang membidangi pengelolaan keuangan desa, Tenaga Ahli TPPI (Tim Pendamping Profesional Indonesia) Kabupaten Sambas, serta Koordinator Kecamatan TPPI se-Kabupaten Sambas. Kehadiran para peserta ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait regulasi terbaru serta mempercepat proses pelaporan keuangan desa agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pertemuan ini, diharapkan adanya peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban serta penyelesaian kendala teknis pada aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Selain itu, koordinasi antara pihak kecamatan dan para pendamping desa (TPPI) diharapkan semakin solid dalam memberikan supervisi kepada pemerintah desa di seluruh wilayah Kabupaten Sambas.

Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan sesi diskusi panel untuk merumuskan rekomendasi langkah-langkah strategis pengelolaan keuangan desa menjelang pergantian tahun anggaran. (pkad)